Kalurahan Srigading

SrigadingNews. Kewajiban pemenuhan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa perlu disikapi dengan bijaksana. Bagi Pemerintah Desa penggunaan dana untuk kegiatan padat karya merupakan hal yang baru. Tantangan utamanya adalah karena Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2018 belum mengaturnya, padahal perjalanan APBDesa sudah berjalan satu semester, sehinggga sesuai peraturan perundangan yang ada, karena menyangkut pergeseran anggaran antar jenis kegiatan perlu dimusyawarahkan dalam tataran musyawarah desa. Tidak hanya berhenti hanya seperti itu, karena pelaksanaan Padat Karya Tunai (PKT) yang pada prinsipnya melibatkan masyarakat miskin, masyarakat marginal, penganggur, setengah penganggur dan keluarga dengan balita gizi buruk,  perlu disepakati dalam musyawarah, partisipasi gotong royong, begitu  juga besaran upah tenaga kerjanya.

Guna mempersiapkan itu, pada hari Jumat (27/07) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Srigading mengadakan rapat koordinasi pra musdes bertempat di ruang rapat Pemdes Srigading. Selain anggota BPD, rakor juga dihadiri Carik Desa, Kasi Kesejahteraan dan perwakilan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa.

Agenda utamanya adalah mempersiapkan segala sesuatu, sehubungan dengan kegiatan Musdes, diantaranya penentuan calon peserta yang diundang, tata cara musyawarah, kepanitiaan dan bahan-bahan yang harus dipersiapkan dalam musyawarah.

Ketua BPD Srigading, H. Waluyo, yang memimpin rakor,  musdes  direncanakan pada hari Selasa (31/07) malam.